Tak Ada Partai Separatis

rakyat aceh
SUBULUSSALAM-Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan, seluruh partai politik peserta Pemilu, baik nasional dan maupun lokal terdatar dan diakui Undang-Undang parpol. ‘Tidak ada partai separatis, tak ada partai illegal, semuanya sah. Karenanya seluruh elemen harus memberikan apresiasinya mensukseskannya,’ ujar Irwandi dalam sambutan ketika melantik Walikota Subulussalam Merah Sakti dan wakilnya H Affan Alfian. Kamis (5/3).


Gubernur berharap, pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh yang tinggal satu bulan lagi, dapat berlangsung lancar dan sukses tanpa adanya intimidasi dari pihak atau kelompok manapun yang dapat menggangu jalannya pesta empat tahunan itu.

Kecuali itu, kepada ketua parnas dan parlok serta calon legislatif hendaknya dapat membimbing anggota dan konstituen agar tidak membuat kericuhan, tidak saling memfitnah serta saling menjelekkan, apalagi menebarkan rasa permusuhan.

"Seluruh masyarakat Aceh termasuk di Subulussalam harus dapat menunjukkan peradaban demokrasi yang berkualitas kepada Indonesia bahkan kepada dunia internasional," pintanya.

Pada kesempatan itu, kepada jajaran PNS, Gubernur juga menegaskan, harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator yang netral, sebab, semua sudah tegas diatur dalam Perpres Nomor 4 tahun 2009.

Tanpa Diskriminasi
Dalam sambutannya, Irwandi meminta Walikota dan Wakilnya untuk tidak membedakan atau diskriminasi masyarakat di Subulussalam. Masa lalu saat pilkada sudah berlalu tinggalkan semua aroma politik yang dulunya berbeda ataupun dulunya pernah menjadi lawan.
"Mulai saat ini saudara merupakan milik seluruh masyarakat Subulussalam, rangkul semua stake holder untuk kemajuan daerah," harapnya.

Karenanya, ke depan Walikota beserta Wakil harus punya skala prioritas sebagai arah kebijakan pembangunan, terlebih lagi daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. "Pembangunan yang dibutuhkan bukan karena selera pejabat, atau legislative, tetapi yang dibutuhkan masyarakat, baik infrastruktur maupun sosial kemasyarakatan," jelasnya.

Pilkada Walikota Subulussalam berlangsung dua kali putaran, pada putaran pertama tanggal 20 Oktober 2008 pasangan Merah Sakti dan Affan Alfian berada pada urutan kedua dengan pasangan pesaingnya H Asmauddin dan Salmaja.

Kemudian pada putaran kedua, tanggal 15 Desember 2008, Merah Sakti dan Affan Alfian berhasil mengungguli pesaing pertamanya H Asmauddin dan Salmaja dan akhirnya KIP diputuskan sebagai pemenang.(imj)

Read More......

Buntut Penurunan Bendera Parpol

Pangdam IM Nonjobkan Danramil Simpang Keuramat
serambi indonesia

BANDA ACEH - Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Soenarko menindak Danramil Simpang Keuramat, Letda Inf Erwin YS dan enam anggotanya, dengan tindakan administratif, yakni dinonjobkan alias dicopot jabatannya, kemudian ditarik ke Makodim 0103/Aceh Utara. Sanksi tersebut diberikan Pangdam Mayjen Soenarko terkait dengan kasus penurunan bendera partai politik lokal (parlok), khususnya Partai Aceh (PA), di Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, Senin (2/3) malam.

Bukan cuma ratusan bendera PA yang diturunkan, tetapi juga umbul-umbul di pusat kecamatan tersebut. Informasi tentang pemindahan Danramil Letda Erwin YS itu diterima Serambi, Kamis (5/3) sore, dari Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IM, Mayor Caj Dudi Dzulfadli, melalui siaran pers yang dikirimkan melalui email ke Redaksi Serambi Indonesia. Informasi senada juga disampaikan Dandim Aceh Utara, Letkol Inf Yusep Sudradjat saat dihubungi Serambi kemarin.

Kapendam menyatakan, TNI atau Kodam IM tetap mengacu pada keputusan politik pemerintah dan UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Oleh karena itu, tutur Kapendam IM, TNI akan terus berupaya menjaga dan mempertahankan netralitas tersebut sebagai bagian dari reformasi internal TNI.

“Salah satu upaya yang telah dilakukan TNI adalah sosialisasi kepada seluruh prajurit Kodam IM mengenai netralitas tadi. Mabes TNI pun telah menerbitan buku saku tentang netralitas TNI sebagai panduan kepada seluruh jajaran TNI,” ujarnya.

Selain itu, kata Mayor Dudi, pimpinan TNI telah membagikan buku saku tentang netralitas TNI dalam pemilu kepada seluruh prajurit Kodam IM sebagai pedoman bagi anggota dalam menghadapi Pemilu 2009. “Ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga netralitas TNI,” tukasnya.

Kapendam IM juga dengan tegas mengatakan, jika masih ada prajurit yang melanggar netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2009, maka sanksinya cukup berat, mulai dari sanksi administrasi sampai pada pemecatan.

“Kami tegaskan kembali bahwa TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” tukas Kapendam.

Sementara itu, Dandim Aceh Utara, Letkol Inf Yusep Sudradjat membenarkan bahwa telah dipersiapkan agenda pemutasian Letda Inf Erwin dan enam anggotanya hari ini (Jumat, 6/3). “Sertijabnya akan dilakukan di Makodim 0103 Aceh Utara,” kata Dandim.

Menurut Dandim Aceh Utara, hal itu dilakukan sebagai bukti atas keseriusan TNI menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. Netralitas TNI dalam kehidupan politik, menurutnya, bukanlah sekadar buah bibir, melainkan benar-benar ditunjukkan dalam praktik nyata. Salah satunya adalah dengan menindak tegas prajurit yang melakukan berbagai kesalahan dan lalai dalam bertugas.

“Sejak bertugas di Aceh Utara, saya telah menindak sekitar 15 prajurit karena melanggar disiplin,” tukas Yusep Sudradjat.

Ia berharap, dengan dicopotnya Danramil Simpang Keuramat itu bisa menjadi contoh bagi prajurit lainnya di lapangan agar tak sewenang-wenang melakukan aktivitas yang tanpa perintah atasan.

Pemindahan enam prajurit itu, tambah Yusep, merupakan hukuman tambahan dari atasan. Sehari sebelumnya, Letda Erwin YS dan enam anggotanya (Sertu Sulfari, Serda Panjaitan, Koptu Kimpul, Pratu Junari, Pratu Taslim, dan Pratu Zainal) telah dikenakan hukuman disiplin dengan hukuman teguran. Putusan itu diambil melalui proses sidang kilat (cepat) di Makodim yang dipimpin langsung oleh Dandim Aceh Utara. Kemudian, sanksi tersebut ditambah lagi dengan hukuman lain, yakni menanggalkan jabatan untuk dibina di Pama Kodim. “Setelah mendapat pembinaan, mereka akan ditugaskan kembali, tapi belum diketahui ke mana kelak akan ditempatkan,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan kemarin, Danramil Simpang Keuramat dan enam anak buahnya dikenai hukuman disiplin, karena terbukti telah melakukan penertiban atribut parpol tanpa perintah atasan. Setelah diberi hukuman disiplin berupa teguran oleh atasan, hari ini ketujuh mereka mendapat tambahan hukuman, yakni dinonjobkan dari jabatan semula.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Aceh Utara, Syamsul Bahri mengatakan telah menerima laporan tentang penurunan bendera parpol di Simpang Keuramat.

Panwaslu menambahkan bahwa TNI tidak berhak menurunkan bendera parpol, karena bisa menyalahi aturan pemilu. Bila pun itu dilakukan, harus atas permintaan dari pemerintah daerah.

Terkait adanya konsensus antara muspika dengan masyarakat bahwa semua bendera parpol akan diturun apabila di wilayah tersebut ada bendera satu parpol yang hilang, menurut Syamsul, ia tidak tahu soal kesepakatan itu. “Kalaupun benar, aturan seperti itu tidak ada di dalam Undang-Undang Pemilu,” tukasnya. (dik/ib)

Read More......

Ekses Penurunan Atribut Parpol, Danramil Simpang Keuramat Dicopot

Lhokseumawe | Harian Aceh--Danramil-17/Simpang Kramat, Letnan Dua Inf Erwin YS dicopot dari jabatannya. Pencopotan dadakan tersebut ekses dari kebijakan Danramil Erwin yang memerintahkan anggotanya menurunkan atribut sejumlah partai politik termasuk Partai Aceh. Sementara enam anggota Koramil Simpang Kramat yang melakukan penurunan bendera parpol, ditarik ke Makodim 0103/Aceh Utara untuk dilakukan pembinaan.

Pelepasan jabatan Danramil Simpang Kramat akan dilakukan melalui upacara serahterima jabatan yang akan dilaksanakan di Makodim Aceh Utara di Lhokseumawe, Jumat (6/3) pagi. Hal tersebut diketahui Harian Aceh dari pihak Kodim Aceh Utara, Kamis (5/3), yang mengundang kalangan pers untuk menghadiri upacara tersebut.

Komandan Kodim Aceh Utara Letnan Kolonel Inf Yusep Sudrajat saat dihubungi ke telepon genggamnya, tadi malam, membenarkan bahwa dirinya mencopot Letda Inf Erwin YS dari jabatannya sebagai Danramil Simpang Kramat, karena mengeluarkan kebijakan yang menyalahi wewenangnya yaitu mencabut atribut parpol. Pencopotan itu, kata Yusep, sebagai bukti bahwa TNI netral menghadapi Pemilu 2009.

“Besok (hari ini—red), jabatan Letda Erwin sebagai Danramil Simpang Kramat akan diserahterimakan kepada Lettu Inf Solihin, yang sebelumnya sedang magang sebagai Danramil Bandar Baru (Aceh Utara). Letda Erwin akan di-PAMA-kan (perwira pertama—red) di Kodim. Ini sebagai bukti keseriusan kita, anggota TNI harus netral dalam setiap kegiatan Pemilu. Kemarin itu, Letda Erwin tanpa ada perintah, tapi atas inisiatifnya sendiri, karena mungkin dia terlalu bersemangat, sehingga menurunkan atribut parpol,” kata Dandim Yusep.

Ditanya apakah pencopotan terhadap Danramil Erwin tersebut karena ada tekanan pihak tertentu, Dandim Yusep mengatakan, “Tidak ada, prosedur kita memang begitu, kalau ada yang melakukan kesalahan maka akan disidang, kalau kesalahannya berat, ya, dicopot.”

Sedangkan enam anggota Koramil Simpang Kramat yang melakukan penurunan atribut parpol, lanjut Dandim Yusep, akan ditarik ke Kodim untuk menjalani pembinaan. “Karena hasil sidang disiplin kemarin (Rabu—red), keenam anggota Koramil itu dikenakan hukuman 10 hari kurungan. Mereka akan dipenjarakan di Kodim. Jadi, kita tidak main-main, supaya ini menjadi pelajaran bagi anggota TNI lainnya,” kata dia.

Seperti diberitakan kemarin, ekses penurunan atribut sejumlah parpol, Danramil-17/Simpang Kramat, Letda Inf Erwin YS dan enam anggotanya dimajukan ke persidangan disiplin di Makodim 0103/Aceh Utara di Lhokseumawe, Rabu (4/3). Hasil persidangan yang dipimpin Dandim Aceh Utara Letkol Inf Yusep Sudrajat, Danramil Erwin diberikan hukuman teguran. Sedangkan enam anggota Koramil itu dijatuhi hukuman ringan berupa kurungan selama 10 hari.

Sebelumnya, enam anggota Koramil Simpang Kramat dilaporkan menurunkan secara paksa ratusan lembaran bendera dan umbul-umbul Partai Aceh di Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara, Senin (2/3) malam. Aksi tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah warga setempat. Bahkan, Ketua Partai Aceh Sagoe Simpang Kramat, M. Dahlan sempat merekam aksi anggota Koramil melalui kamera handphone-nya.(irs)

Read More......

Selidiki, Isu suap di Tubuh Kejaksaan

Independen | Banda Aceh

Kejaksaan Tinggi didesak mengungkap isu suap merebak di tubuh lembaga penegak hukum tersebut. Meski baru sebatas isu, namun kejaksaan harus menyelidikinya.

“Ini dipandang penting karena menyangkut citra kejaksaan di mata publik. Kejaksaan harus mendalami isu tersebut. Jangan berdiam diri. Jika terbukti, tidak ada jalan lain bagi jaksa yang terlibat harus dinonaktifkan serta diproses secara hukum,” tegas M Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI, Kamis (5/3).


Anggota komisi yang membidangi hukum dan HAM tersebut sempat mengunjungi Kejati, kemarin Kamis pagi. Ia mengacungi jempol, meski suap sebatas isu, Kejaksaan Agung meresponsnya dengan menurunkan Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas.

M Nasir Djamil beralasan kehadirannya ke Kejati Aceh merupakan kunjungan kerja perorangan pada masa reses. Di mana dalam pertemuan tersebut dirinya juga bertemu Ketua Tim Jamwas Kejagung Iskamto, Kajati dan Wakajati NAD. Dalam pertemuan tersebut, ia sempat menanyakan isu suap tersebut.

“Memang pemeriksaan kinerja tersebut rutin yang dilakukan Kejaksaan Agung. Namun perihal isu suap diterima kejaksaan harus dibuktikan dan jangan dianggap remeh,” dia.

Menurut dia, isu suap tersebut berawal dari surat dikirim masyarakat ke Kejaksaan Agung. Dalam surat yang bertuliskan nama pengirim Drs Burhanuddin SH MM, disebutkan Asisten Intelijen Kejati Aceh M Adam menerima suap,” ujar M Nasir Djamil.

Pernyataan itu, lanjut dia, disampaikan Ketua Tim Jamwas Iskamto. Pun demikian, kejaksaan harus membuktikan kebenaran tersebut. Selain itu pelapor juga harus berani menjadi saksi jika benar mengetahui kasus penyuapan itu agar tidak terjadi fitnah.

Terkait pemeriksaan dua aktivis antikorupsi Aceh, menurut M Nasir Djamil, tindakan itu merupakan hal wajar. Pemeriksaannya terkait penghentian kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Aceh Besar dan Lhokseumawe. Dan juga meneluri alasan Kejati Aceh menghentikan kedua kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yafizham mengatakan, hal itu merupakan rutinitas. Di samping itu, tim Kejagung mencari tahu duduk persoalan dua kasus pengadaan tanah tersebut.
"Saya katakan, perkara itu sudah kita buat laporannya kepada KPK dan Kejagung. Karena isu diberitakan media, lalu diambil keterangan tim Jamwas," katanya.

Yafizham mengakui, dirinya juga sempat diperiksa tim Jamwas. Namun dia menolak disebutkan adanya pemeriksaan terhadap dirinya. "Bukan diperiksa, tapi diminta klarifikasi," ujarnya.

Dia sebutkan, pihaknya juga tidak begitu menanggapi terkait adanya isu jual beli kasus di lingkungan Kejati yang sempat santer beredar di kalangan wartawan.

"Namanya saja isu, saya mau bilang apa. Isu kan dari orang. Bisa-bisa saja. Anda pun bisa bilang. Tapi harus ada pembuktian, kalau tidak ada pembuktian apa yang mau dibilang. Saya tidak bilang benar atau tidak, tapi buktinya ada tidak," tangkis mantan Kajari Banda Aceh itu.

Sementara, Asisten Intelijen Kejati M Adam SH yang dimintai konfirmasi wartawan terkait isu suap ditujukan kepada dirinya, menolak berkomentar. "Saya dituding macam-macam, itu hak mereka. Tidak bisa saya klarifikasi. Saat ini saya no comment," katanya sambil berlalu naik lantai dua Kejati NAD. [arman konadi]

Read More......