Independen | Banda Aceh
Kejaksaan Tinggi didesak mengungkap isu suap merebak di tubuh lembaga penegak hukum tersebut. Meski baru sebatas isu, namun kejaksaan harus menyelidikinya.
“Ini dipandang penting karena menyangkut citra kejaksaan di mata publik. Kejaksaan harus mendalami isu tersebut. Jangan berdiam diri. Jika terbukti, tidak ada jalan lain bagi jaksa yang terlibat harus dinonaktifkan serta diproses secara hukum,” tegas M Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI, Kamis (5/3).
Anggota komisi yang membidangi hukum dan HAM tersebut sempat mengunjungi Kejati, kemarin Kamis pagi. Ia mengacungi jempol, meski suap sebatas isu, Kejaksaan Agung meresponsnya dengan menurunkan Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas.
M Nasir Djamil beralasan kehadirannya ke Kejati Aceh merupakan kunjungan kerja perorangan pada masa reses. Di mana dalam pertemuan tersebut dirinya juga bertemu Ketua Tim Jamwas Kejagung Iskamto, Kajati dan Wakajati NAD. Dalam pertemuan tersebut, ia sempat menanyakan isu suap tersebut.
“Memang pemeriksaan kinerja tersebut rutin yang dilakukan Kejaksaan Agung. Namun perihal isu suap diterima kejaksaan harus dibuktikan dan jangan dianggap remeh,” dia.
Menurut dia, isu suap tersebut berawal dari surat dikirim masyarakat ke Kejaksaan Agung. Dalam surat yang bertuliskan nama pengirim Drs Burhanuddin SH MM, disebutkan Asisten Intelijen Kejati Aceh M Adam menerima suap,” ujar M Nasir Djamil.
Pernyataan itu, lanjut dia, disampaikan Ketua Tim Jamwas Iskamto. Pun demikian, kejaksaan harus membuktikan kebenaran tersebut. Selain itu pelapor juga harus berani menjadi saksi jika benar mengetahui kasus penyuapan itu agar tidak terjadi fitnah.
Terkait pemeriksaan dua aktivis antikorupsi Aceh, menurut M Nasir Djamil, tindakan itu merupakan hal wajar. Pemeriksaannya terkait penghentian kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Aceh Besar dan Lhokseumawe. Dan juga meneluri alasan Kejati Aceh menghentikan kedua kasus tersebut.
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yafizham mengatakan, hal itu merupakan rutinitas. Di samping itu, tim Kejagung mencari tahu duduk persoalan dua kasus pengadaan tanah tersebut.
"Saya katakan, perkara itu sudah kita buat laporannya kepada KPK dan Kejagung. Karena isu diberitakan media, lalu diambil keterangan tim Jamwas," katanya.
Yafizham mengakui, dirinya juga sempat diperiksa tim Jamwas. Namun dia menolak disebutkan adanya pemeriksaan terhadap dirinya. "Bukan diperiksa, tapi diminta klarifikasi," ujarnya.
Dia sebutkan, pihaknya juga tidak begitu menanggapi terkait adanya isu jual beli kasus di lingkungan Kejati yang sempat santer beredar di kalangan wartawan.
"Namanya saja isu, saya mau bilang apa. Isu kan dari orang. Bisa-bisa saja. Anda pun bisa bilang. Tapi harus ada pembuktian, kalau tidak ada pembuktian apa yang mau dibilang. Saya tidak bilang benar atau tidak, tapi buktinya ada tidak," tangkis mantan Kajari Banda Aceh itu.
Sementara, Asisten Intelijen Kejati M Adam SH yang dimintai konfirmasi wartawan terkait isu suap ditujukan kepada dirinya, menolak berkomentar. "Saya dituding macam-macam, itu hak mereka. Tidak bisa saya klarifikasi. Saat ini saya no comment," katanya sambil berlalu naik lantai dua Kejati NAD. [arman konadi]
06 Maret 2009
Selidiki, Isu suap di Tubuh Kejaksaan
05 Maret 2009
APBA 2009 Disepakati
* Dana Kerja Gubernur Dikurangi
Serambi Indonesia
“Kesepakatan bersama itu kita ambil, setelah TAPA menjelaskan secara rinci perbaikan APBA 2009 yang telah dilakukannya, dengan mengacu kepada SK Mendagri Nomor 903-143 Tahun 2009 tentang Evaluasi APBA 2009 tertanggal 19 Februari 2009,” kata Ketua DPRA, Sayed Fuad Zakaria kepada pers, usai rapat evaluasi hasil perbaikan APBA 2009 yang dilakukan TAPA.
Sayed Fuad menjelaskan, proses pembahasan dan pengesahan APBA 2009, telah dilakukan melalui mekanisme yang benar dan mengacu kepada aturan yang berlaku, baik UUPA maupun Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. “APBA 2009 dengan pagu senilai Rp 9,7 triliun, telah disetujui Fraksi-fraksi Dewan pada 30 Januari 2009. Untuk memenuhi ketentuan UUPA dan Qanun No.1 tahun 2008, pagu APBA 2009 Rp 9,7 triliun yang telah disetujui itu dibawa ke Mendagri untuk dievaluasi,” katanya.
Dalam evaluasinya, Mendagri memberikan saran, dan larangan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dialihkan kepada kegiatan yang lebih prioritas dan rasional. Semua ini disampaikan Mendgari melalui SK Nomor 903-143 Tahun 2009 tentang Evaluasi APBA 2009 tanggal 19 Februari 2009 lalu, baru diterima Pemerintah Aceh dan DPRA, 23 Februari 2009. “Untuk mempercepat perbaikan, TAPA langsung memperbaikinya sesuai dengan usul saran Mendagri dan pada 25 Februari 2009 disampaikan kepada Pimpinan Dewan,” kata Sayed Fuad.
Wajib perbaiki
Perbaikan APBA yang dilakukan TAPA itu, jelas Sayed, dalam rapat bersama telah dievaluasi kembali dan hasilnya sudah disepakati. Artinya, apa yang menjadi cacatan Panggar Dewan, dalam pertemuan bersama tersebut, TAPA wajib memperbaikinya kembali sebelum dokumen APBA 2009 tersebut disampaikan kepada Mendagri.
Contohnya pengalokasian dana kerja gubernur dan wakil gubernur Rp 70 miliar yang dinilai Mendagri perlu dirasionalkan, harus dikurangi pada angka yang wajar, patut dan pantas serta mengacu kepada aturan yang berlaku. “Selain itu, belanja perjalanan dinas yang terlalu besar mencapai Rp 211 miliar/tahun, yang perlu dirasionalkan juga sudah dilakukan,” katanya.
Kemudian, tambah Sayed Fuad, bantuan untuk pengadaan tanah bagi yayasan, organisasi, dan lainnya yang dinilai Mendagri tidak tepat sasaran, harus distop. “Begitu juga bantuan sosial Rp 298 miliar yang masuk dalam pagu bantuan sosial Rp 1 triliun, perlu dikoreksi secara cermat dan dirasionalkan,” ujarnya.
Rapat evaluasi perbaikan APBA 2009 yang dilakukan TAPA, dari pihak Dewan selain dihadiri Ketua DPRA Sayed Fuad Zakaria dan Wakil Ketua Bidang Anggaran Tgk H Waisul Qarany Ali, juga dihadiri Ketua-Ketua Pokja Panggar Dewan antara lain Sulaiman Abda, Ketua Tim Perumus Panggar Dewan Marthen Habib, Wakil Ketua Murhaban Makam, dan Sekretaris Bustami Puteh.
Sedangkan dari unsur TAPA, yang hadir Sekda Aceh Husni Bahri TOB, Ketua Bappeda Prof Dr Munirwansyah MSc, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh TM Lizam bersama Sekretaris Bustami, Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh A Hamid Zein, serta pejabat terkait lainnya.(her)
Read More......
Aktivis Antikorupsi Diperiksa Kejagung
Aceh Independen | Banda Aceh
Tim Inspeksi Kasus Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Agung memeriksa dua aktivis antikorupsi Aceh, Rabu (4/3). Pemeriksaan terkait evaluasi kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh dalam menangani berbagai laporan indikasi korupsi.
Kedua aktivis tersebut, Pjs Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh Askhalani dan Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian. Kedua aktivis tersebut diperiksa pukul 09.00 hingga 13.00 WIB di ruang Asisten Pengawas Kejati NAD.
Pemanggilan keduanya berdasarkan permintaan Jaksa Utama Muda Inspektur Pidana Khusus/Perdata dan Tata Usaha Negara Iskamto. Surat tersebut ditandatangani Asisten Pengawas Kejati NAD Ohara Pudjo.
Pemeriksaan berlangsung tertutup. Askhalani diperiksa Jaksa Agung Muda dan juga Inspektur Pembantu Intelijen M Abduh Amasta. Sedang Alfian dimintai keterangan Fajar SH. Sementara itu, Rahman Triono SH, anggota tim inspeksi hanya mencatat pertanyaan diajukan kepada keduanya.
Askhalani mengatakan pemanggilan terhadap dirinya terkait laporan tertulis dari masyarakat tertanggal 14 November 2008. Surat itu meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji memeriksa kinerja Kejati NAD.
“Dalam surat tertulis itu, masyarakat meminta Jaksa Agung memeriksa kinerja Kejati NAD dan asisten intelijen atas dugaan adanya indikasi deal dalam penyelidikan beberapa kasus,” kata Askhalani menjawab Independen usai diperiksa tim Kejagung.
Selain itu, pemeriksaan juga terkait soal kasus mark up harga tanah pembangunan terminal mobil barang di Aceh Besar dan kasus pengadaan tanah di Desa Blang Panyang, Kota Lhokseumawe dengan indikasi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Kasus tersebut, kata Askhalani, sempat dihentikan penyelidikannya karena Kejati tidak menemukan indikasi korupsi dalam kasus pengadaan terminal tersebut. Namun, pengusutan kasus tersebut kabarnya akan dilanjuti oleh kejaksaan.
“Dalam perbincangan setelah diperiksa tim Kejagung, besar kemungkinan kasus tersebut akan diselidiki ulang. Itu disebut langsung Jaksa Muda Pengawas Kejagung Iskamto,” ungkap Askhalani yang turut didampingi Alfian.
GeRAK Aceh dan MaTA, tidak mengetahui jelas, kenapa Kejati Aceh yang menangani kasus pengadaan tanah terminal mobil barang di Aceh Besar dan Kejari Lhokseumawe yang menangani kasus pengadaan tanah di Desa Blang Panyang Lhokseumawe mengatakan tidak ada indikasi korupsi.
“Mereka hanya menyebutkan kejaksaan tidak menemukan indikasi korupsi dalam dua kasus itu. Padahal, jika dilihat dengan jujur, jelas dalam dua kegiatan tersebut, kuat dugaan terjadi tindak pidana korupsi dengan fakta-fakta yang ada,” tandas Askhalani.
Investigasi GeRak terhadap kasus terminal, lanjut dia, ditemukan bukti bahwa pembebasan tanah seluas dua hektare yang dilakukan Pemkab Aceh Besar dan Pemko Banda Aceh, dengan sumber dana BRR Aceh-Nias, itu diduga kuat terjadi penyimpangan soal harga tanah.
Berdasarkan bukti pencairan dana dari KPKN Khusus Banda Aceh, harga tanah tersebut tanggal 6 Desember 2007 tertera dalam surat perintah membayar (SPM) Rp 14,499 miliar atau Rp700 ribu per meter persegi, sebelum dipotong pajak.
Sementara, tanah di lokasi pembangunan proyek lembaga pemasyarakatan dan Rutan Banda Aceh seluas 7,4 hektare hanya dibayarkan Rp142.500 per meter persegi dengan total Rp10,547 miliar. “Padahal, tanah kedua bangunan itu berdekatan, terpaut beberapa ratus meter,” urai Askhalani.
Sementara itu, Alfian mengatakan, Pemko Lhokseumawe membebaskan 50 hektare tanah di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Muara Dua untuk pembangunan kantor pemerintahan. Anggaran pembebasannya dipatok Rp30.000 per meter.
“Total anggaran pembebasan Rp15 miliar bersumber dari APBK. Di Desa Blang Panyang pembebasan tanah seluas 20 Ha mencapai Rp6 miliar, sisanya 30 Ha di Desa Kandang Kecamatan Muara Dua, namun belum dibebaskan,” ujar Alfian.
Berdasar hasil monitoring MaTA, kata Dia, tanah di Desa Blang Panyang hanya dihargai Rp10.000 per meter. Sedang pertanggungjawabannya ke kas negara Rp20.000 per meter. Jadi, totalnya hanya menghabiskan Rp2 miliar. Sementara, dipertanggungjawabkan Rp6 miliar.
Kepala Seksi Humas dan Penerangan Hukum Kejati NAD Ali Rasab Lubis enggan mengomentari banyak tentang pemeriksaan tersebut. Begitu juga ketika ditanyai soal penghentian dua kasus tersebut terindikasi suap, Ali langsung membantahnya.
“Dari mana kalian dapat informasi ada suap,” kata Ali sembari mengarahkan pertanyakan suap tersebut langsung ditanyai sumber informasinya.
Menyangkut pemeriksaan tersebut, Ali berdalih hal itu hanya rutinitas, guna memperbaiki kinerja Kejati dalam mengungkap kasus korupsi. Demikian pula dengan pemeriksaan kedua aktivis tersebut. “Mereka yang melaporkan kedua kasus tersebut,” ujar dia. [arman konadi]
Granat Nyaris Hancurkan Kantor PA
* Bom Rakitan Tersimpan di Semak-semak
LHOKSEUMAWE- Sebuah granat jenis nenas urung meledak di kantor Ranting Partai Aceh, Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Bahan peledak tersebut dilempar oleh orang tak dikenal saat listrik mati, Selasa (3/2) malam.
Menurut Ketua Ranting PA Keude Aceh Tgk.Darmawan, kepada koran ini menceritakan kronologisnya. Pada saat itu, seperti biasanya beberapa warga dan pengurus partai sedang ngobrol-ngobrol diteras depan kantor partai, sekitar lima orang.
Sekitar pukul 11.30 Wib, tiba-tiba PLN memadamkan listrik. Namun saat itulah ada seperti benda yang dilempar orang, mengenai kaki salah seorang dari mereka.
Merasa terkejut, saksi lalu mengambil hp dan menyinarkan cahaya ponsel itu ke arah bawah. Ternyata sebuah granat jenis nenas sudah ada di kaki mereka. Anehnya, lampu pun kembali hidup seperti semula dan kejadian ini selanjutnya dilaporkan ke Polsek Banda Sakti.
Tak lama kemudian, aparat bersama penjinak bom dari Kompi 4 Brimob Jeulikat. Granat yang urung meledak itupun dibawa ke markas Brimob Jeulikat untuk diamankan.
Menurut Tgk.Darmawan lagi, pada saat pelemparan granat itu, suasana agak sunyi. Serta tidak dilewati kendaraan. Diperkirakan oleh dirinya, granat itu dilempar bukan dengan mengendarai kendaraan, namun orang yang berjalan.
“Karena pada saat benda itu jatuh, ada seseorang orang yang lewat di jalan dengan berjalan kaki dari arah utara ke arah barat jalan. Karena sedang mati lampu, tidak begitu jelas bagaimana ciri-ciri orangnya,” terang Tgk.Darmawan lagi.
Kapolres Lhokseumawe AKBP Zulkifli melalui Kapolsek Banda Sakti Iptu Adi Sofyan membenarkan pihaknya sudah turun ke lapangan dan telah diamankan granat itu oleh tim Jibom Brimob Kompi 4 Jeulikat. Serta pada Rabu pagi, granat itu telah di disposal (musnahkan) pada kawasan kompi 4.
Bom Rakitan
Warga Gampong Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Sumpang Ulim, Aceh Timur kembali dihebohkan dengan penemuan 2 unit bom rakitan sisa konflik. Benda ini dijumpai oleh warga sedang mencari kayu bakar ke semak-semak.
Kapolres Aceh Timur, AKBP. Drs. Ridwan Usman kepada Metro Aceh di ruang kerjanya mengatakan, dua unit bom rakitan yang memiliki berat 2 Kg itu ditemukan pada Selasa (3/3) sekira pukul 10.00 Wib oleh warga
setempat.
Selanjutnya keberadaan bom yang masih aktif dan berdaya ledak tinggi itu langsung dilaporkan ke Pol Airut Simpang Ulim oleh warga.
“Selanjutnya, bom rakitan itu diserahkan ke Mapolres Aceh Timur ini untuk diamankan,” sebut Ridwan.
Menurut Ridwan, bom rakitan tersebut adalah sisa peninggalan masa konflik yang tidak diketahui lagi keberadaannya oleh pihak bersangkutan. “Bom ini ditemukan oleh warga di semak-semak dekat gampong Kuala Simpang Ulim,” sebut Ridwan lagi.
Dia menjelaskan, kronologis penemuan bom rakitan itu berawal dari informasi masyarakat. Saat itu masyarakat Kuala Simpang Ulim melihat adanya dua bom yang terletak dipinggiran jalan desa dan dikelilingi
semak-semak.
Melihat hal itu warga menjadi curiga, karena bentuknya yang aneh serta menyerupai bom. Dan selain itu pada ujung bom itu juga terdapat wayer, langsung melaporkan temuan itu kepada aparat keamanan setempat.
Kapolres menyebutkan, adanya laporan masyarakat terhadap penemuan sejumlah benda yang mencurigakan, serta dianggap membahayakan masyarakat, membuktikan sudah terjalinnya komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat. Pun demikian pihaknya juga mengharapkan adanya laporan-laporan lain terhadap berbagai pelaku tindak kriminal maupun kejahatan lainnya, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan sejahtera.
“Kita sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah mau melaporkan dan memberitahukan polisi jika melihat, menemukan atau mengetahui benda-benda seperti bom yang dapat membahayakan warga, selain itu kita juga mengimbau agar warga juga dapat terus
memberikan informasi terhadap berbagai pelaku kejahatan maupun criminal di Aceh Timur,” demikian Ridwan Usman.
Jalan Kebun Dipasang Bom
Warga asal Gampong Beuringen, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, menemukan bom rakitan peninggalan masa konflik di sekitar jalan kebun masyarakat, Selasa (3/3) sekira pukul 18.00 WIB.
Danki Brimob Kompi-4 NAD, AKP Ian Riskian, melalui Wadanki Ipda Usman,SE, kepada wartawan koran ini, Rabu (4/3), mengatakan, bom rakitan peninggalan masa konflik Aceh ini ditemukan oleh salah seorang warga yang hendak ke kebun. Kemudian, melihat benda aneh dan dicurigai sebagai bahan peledak atau bom rakitan, sehingga warga itu melaporkan ke Mapolsek Meurah Mulia untuk ditindak lanjuti.
Selanjutnya, Kapolsek setempat langsung melakukan croscek ke lapangan untuk memastikan laporan masyarakat tersebut. Ternyata benar bom rakitan yang terbuat dari pipa besi sudah disemen tergeletak di semak-semak sekitar jalan menuju kebun warga.
“Sekitar 30 menit setelah penemuan bom rakitan dengan daya ledak radius 100 meter tersebut, Kapolsek baru menginformasikan kepada kami untuk melakukan penjinakan bom. Akan tetapi karena sudah menjelang malam hari, tidak memungkinan turun ke lokasi kejadian perkara (TKP),”ucap Ipda Usman.
Namun, pagi kemarin pukul 07.00 WIB bom rakitan tersebut sudah dijinakan oleh tim Jibom dari Brimob Kompi-4 NAD yang turun ke lapangan. Bahkan, bom aktif itu dengan beratnya 30 kilogram, panjang 50 cm dan 15 diameter juga sudah diledakan atau disposal di kawasan
Kompi setempat
Lanjut dia, temuan bom ini rakitan masih aktif itu di Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara merupakan yang ketiga kali setelah sebelumnya juga ditemukan bom di Kecamatan Tanah Jamboe Aye dan Kecamatan Lhoksukon.
Untuk itu Ipda Usman meminta kepada seluruh masyarakat di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, agar dapat segera melaporkan kepada pihaknya jika menemukan bom rakitan di tempat tinggal masing-masing. (arm/dai/lis)
