Paskah Tuntut Masterplan

* Finishing harus Dilakukan Secepatnya
rakyat aceh

BANDA ACEH-Menteri PPN/Ketua Bapenas Paskah Suzeta, meminta Pemerintah Aceh segera menyusun masterplan keberlanjutan rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) Aceh untuk lima tahun mendatang, hal itu terkait dengan berakhirnya mandat BRR pada April 2009.

Permintaan itu dikatakan Paskah Selasa (3/3), saat meninjau sejumlah infrastruktur bersama, Gubernur NAD, Irwandi Yusuf dan jajaran Pemerintah Aceh seperti Rumah Sakit Zainal Abidin (RSUZA) yang baru, Pelabuhan Feri Ule Lheu dan Sekolah Menegah Kejuruan SMK 1- 3 Banda Aceh.



Paskah menyatakan, kunjungan ke Aceh adalah untuk melihat pembangunan infrasutuktur yang membutuhkan biaya pemeliharaan besar, seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Ia menjelaskan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor tiga, proses rehab rekon setetah masa tugas BRR dilakukan oleh BKRA, selain melanjutkan pembangunan, Pemerintah Aceh juga harus memikirkan dan memperhatikan asset agar terpelihara dengan baik.

Yang harus diperhatikan setelah BRR berakhir jelas Paskah adalah mengevaluasi dan merawat sejumlah infrastuktur perekonomian seperti pelabuhan, bandara maupun masalah pendidikan dan kesehatan.

”Total asset di Aceh Rp 40 triliun, tentunya memerlukan biaya empat sampai lima persen per tahun untuk pemeliharaan (sekira Rp 2 triliun, red). Biaya pemiliharaan asset harus dialokasikan, dan harus dicari dari pendanaan yang sah baik dari APBN maupun APBD,” jelasnya.

Paskah menuturkan, Pemerintah NAD harus mempercepat pembuatan serta penyusunan master plan untuk tahun 2010 baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.

Ia menyatakan, Aceh harus dibangun oleh orang Aceh sendiri, tidak boleh terus mengandalkan bantuan dari Pemerintah pusat (melalui Ad Hoc), namun tidak cukup hanya empat tahun untuk memulihkan kondisi seperti semula, butuh sepuluh tahun agar lebih sempurna.

Pembuatan master plan pada bulan Maret dan April harus segera dilakukan, karena untuk memperjelas keberlanjutan proses rehab-rekon di Aceh guna dipersipakan untuk ytahun 2010. Sebelum musrembang nasional master plan telah dipersipakan.

Menyangkut percepatan pembangunan Aceh, Paskah menyatakan akan membantu semaksimal mungkin dan menyampaikannya saat musrembang tingkat nasional berlangsung.

Paskah juga meminta BRR sebelum mandatnya berakhir harus menyelesaikan sejumlah pembangunan dan program yang belum selesai serta proses administrasi terhadap proyek yang telah dibangun di NAD-Nias. ” Pekerjaan yang belum selesaikan harus diselesaikan dan proses finishing harus dilakukan secepatnya,” pinta Paskah. (slm)

Read More......

Pengesahan APBA 2009 Dinilai Cacat Hukum

Serambi Indonesia

BANDA ACEH - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009 senilai Rp 9,7 triliun yang telah disahkan Pimpinan DPR Aceh, Selasa (24/2) malam, dinilai cacat hukum. Sebab, pengesahan anggaran dilakukan tanpa lebih dulu memperbaiki catatan (koreksi dan evaluasi) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap RAPBA tersebut.


Penilaian bahwa model pengesahan yang demikian itu cacat hukum, dilontarkan Abdullah Abdul Muthaleb, Manajer Monitoring Parlemen pada LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Senin (2/3). Kepada Serambi, Abdullah mengaku telah menyimak dengan saksama apa yang diutarakan dua anggota DPRA, yakni Abdurrahman Ahmad dari Fraksi PBR dan T Surya Darma dari Fraksi PKS, bahwa APBA 2009 itu disahkan Pimpinan DPRA dalam sidang paripurna sebelum diperbaiki. Padahal, dalam daftar koreksi dan evaluasinya, Mendagri menghendaki RAPBA 2009 itu harus diperbaiki/dirasionalkan lebih dulu sebelum disahkan.

Sementara itu, dua pakar dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Mawardi Ismail dan Dr Faisal A Rani menyatakan, berdasarkan aturan yang berlaku, pengesahan RAPBA menjadi Qanun APBA baru bisa dilakukan setelah koreksi/evaluasi Mendagri terhadap RAPBA diikuti. “Tapi cacat hukum atau tidaknya sebuah produk hukum (qanun), haruslah melalui proses hukum dan ada putusan tetap dari pengadilan,” tukas Mawardi Ismail.

Tak ikuti ketentuan

Abdullah Abdul Muthaleb dari GeRAK Aceh justru menilai bahwa pengesahan APBA tahun ini tidak memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini, menurut Abdullah, seharusnya menjadi pedoman bagi Pemerintahan Aceh (DPRA dan Gubernur) untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pada Pasal 235 ayat (5) UUPA disebutkan bahwa sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA serta bupati/walikota dan DPRK, maka pemerintah mengevaluasi Rancangan Qanun (Raqan) tentang APBA, sedangkan Gubernur mengevaluasi Raqan APBK (kabupaten/kota).

Pada ayat (6) disebutkan, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat mengikat gubernur dan bupati/walikota untuk dilaksanakan.

Selain itu, kata Abdullah, pada Pasal 107 ayat (7) Qanun Nomor 1 Tahun 2008 ditegaskan bahwa sebelum pembicaraan tingkat keempat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), maka Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Panitia Anggaran (Panggar) DPRA melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi Mendagri.

Penegasan serupa, ungkap Abdullah, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian IV, yakni mengenai Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBD pada Pasal 47 ayat (5) dan (6).

Selain itu, dalam Pasal 187 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa jika hasil evaluasi Mendagri itu tidak diperbaiki oleh DPRD (dalam hal ini DPRA) dan Gubernur, maka Mendagri bisa membatalkan APBA 2009 yang telah disetujui dan disahkan DPRA. “Kalau ini terjadi, maka Pemerintah Aceh harus melaksanakan APBA tahun sebelumnya,” timpal Abdullah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRA Bidang Anggaran, Tgk Waisul Qarany Ali mengatakan, pengesahan APBA 2009 dan penutupan Sidang Paripurna APBA 2009 pada Selasa (24/2) malam itu dimaksudkan hanya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan APBA 200. Sedangkan perbaikan terhadap koreksi Mendagri itu tetap dilakukan, namun belakangan.

Apa yang dilakkan DPRA itu, menurut Abdullah, membuktikan bahwa DPRA tidak taat terhadap aturan yang telah dibuatnya bersama Gubernur, yakni Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. Selain itu, Pimpinan DPRA yang mengesahkan APBA 2009 itu telah melanggar UUPA yang merupakan pedoman pelaksanaan pemerintahan di Aceh.

“Kalau demikian kejadiannya, bagaimana mungkin DPRA bersama Gubernur ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Tuh lihat bukti konkretnya, aturan yang dibuat bersama, justru dilanggar,” rutuk Abdullah.

Menurut Abdullah, jika hasil evaluasi dan koreksi Mendagri itu tidak diperbaiki Panggar DPRA bersama TAPA, maka dana senilai Rp 2,5 triliun yang dipersoalkan Mendagri di dalam RAPBA 2009 itu bisa saja disalahgunakan setelah pengesahan anggaran.

Sehubungan dengan masalah itu, GeRAK, menurut Abdullah, akan melaporkan peristiwa tersebut kepada Mendagri untuk dijadikan masukan dan dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.

Harusnya diperbaiki

Pakar hukum dari Unsyiah, Dr Mawardi Ismail dan Dr Faisal A Rani yang diminta Serambi tanggapannya di tempat terpisah mengatakan, sebelum DPRA mengesahkan Raqan APBA 2009 menjadi Qanun APBA 2009, hasil evaluasi Mendagri terhadap APBA 2009 itu, seharusnya diperbaiki lebih dulu. Hal itu diatur dalam Pasal 235 ayat 5) dan (6) UUPA serta Pasal 107 ayat (7) Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Koreksi Mendagri itu perlu duluan dilaksanakan, baru Raqan APBA 2009 disahkan, menurut Mawardi, bertujuan supaya kegiatan yang dilaksanakan dalam APBA 2009 nanti sama dengan apa yang disahkan DPRA dan ditandatangani Gubernur dalam lembaran daerah.

Di sisi lain, Faisal A Rani mengingatkan bahwa UUPA memberikan kelebihan kepada DPRA. Tapi kenapa dewan tidak menggunakan kelebihannya itu. “Untuk masalah ini sebaiknya kita kembalikan ke dewan,” kata Faisal A Rani.

Menurut Mawardi, karena Raqan APBA 2009 telah telanjur disahkan, maka lampiran APBA yang dikoreksi Mendagri itu harus segera diperbaiki supaya tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Menanggapi pendapat segelintir orang bahwa pengesahan APBA 2009 itu cacat hukum, Mawardi menyatakan itu sah-sah saja disampaikan orang bersangkutan. Tapi untuk mengetahui, cacat hukum atau tidak sebuah produk hukum (qanun), haruslah melalui proses hukum dan adanya putusan tetap dari pengadilan. “Jadi, bukan dari pendapat yang dilontarkan oleh pihak yang tidak berwenang menyatakan hal itu,” tukasnya. (her)

Read More......

Kasus Deposito APBK Aceh Utara Rp420 Miliar, Sekda Diperiksa Delapan Jam

Banda Aceh | Harian Aceh—Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Senin (2/3), memeriksa Sekda Aceh Utara Drs Syahbuddin Usman selama delapan jam. Pemeriksaan itu terkait indikasi korupsi dalam kasus deposito APBK Aceh Utara senilai Rp420 miliar. Namun pihak jaksa berupaya menutup-nutupi pemeriksaan tersebut kepada pers.

Syahbuddin Usman, dengan perpakaian dinas Limnas sekira pukul 8.30 WIB kemarin, turun dari mobil plat merah BL 254 KB. Dia langsung menuju ruang pemeriksaan tim intelijen di lantai dua kantor Kejati Aceh. Menjelang zuhur, pemeriksaan dihentikan sekitar satu jam dan dilanjutkan kembali pukul 14.00 WIB.

Pemeriksaan orang nomor tiga di Aceh Utara itu dijaga ketat oleh ajudan dan sopirnya. Untuk mengelabui kuli tinta, saat jeda siang, ajudannya menyediakan dua mobil penjemput, yakni BK 1885 LQ dan mobil dinasnya BL 254 KB.

Ketika Syahbuddin turun dari lantai dua kantor Kejati Aceh untuk makan siang, mobil BL 254 BK langsung mundur ke halaman kantor itu. Tapi Syahbuddin tidak menaiki mobil dinasnya yang disediakan sopir, melainkan memilih jalan kaki beberapa meter dan menaiki mobil BK 1885 LQ yang diparkir di pinggir jalan.

Kepada Harian Aceh yang mencegatnya saat hendak menaiki mobil, Syahbuddin menyatakan dirinya dipanggil tim penyidik kejaksaan hanya sebatas dimintai keterangan terkait deposito keuangan Aceh Utara di dua bank di Jakarta.

”Saya dipanggil pada kapasitas Sekda sekarang. Keterangan dari saya untuk membantu tim penyidik kejaksaan dalam mengusut kasus itu. Tapi belum kelar, sehabis zuhur,” kata Syahbuddin menjawab Harian Aceh sambil berjalan cepat dan menaiki mobil BK 1885 LQ yang siap meluncur.

Tepat pukul 14.00 WIB, pemeriksaan kembali dilanjutkan dan hingga pukul 18.30 WIB Sekda Aceh Utara itu masih diperiksa Jaksa Suhendra.

Ali Rasab Lubis, Kasi Penkum Kejati Aceh yang ikut sebagai tim pemeriksa terkesan sangat menutupi informasi mengenai pemeriksaan Syahbuddin.

Kata dia, pemanggilan Sekda hanya sebatas memintai keterangan terkait ratusan miliar rupiah uang rakyat Aceh Utara yang disebut-sebut telah didepositokan di Bank Mandiri dan Bank Muammalat di Jakarta.

”Saya tidak bisa beri keterangan. Ini baru sekedar mencari data mengenai deposito APBK ratusan miliar itu. Dia sudah kami periksa sejak pukul 08.30 WIB sampai sekarang, bisa jadi sampai malam,” sebut Ali Rasab yang dihubungi sekira pukul 18.30 WIB kemarin.

Ditanya siapa yang akan menyusul Sekda untuk diperiksa, Rasab mengatakan pihaknya masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pemeriksaan Sekda Syahbuddin. ”Bisa saja bupati atau wakil yang akan kita panggil, juga bendahara selaku pemegang kas. Pokoknya masih ada yang kami panggil,” tandas Ali Rasab.(min)

Read More......

AMPD dan KAMMI Baku Hantam di Kampus

Rakyat Aceh

BANDA ACEH-Dua kubu mahasiswa, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NAD, dan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) NAD, Senin (2/2), terlibat bentrok di Kampus Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.



Aksi baku hantam dipicu karena pihak KAMMI telah menjadikan fasilitas kampus sebagai tempat kampanye, dengan mendatangkan nara sumber dari enam partai Politik Lokal seperti Ketua Partai Bersatu Atjeh (PBA) Farhan Hamid, ketua Partai Atjeh Aman Sejahtera (PAAS) , Partai rakyat Aceh (PRA), Partai Demokrat PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai SIRA tengku Banta. Partai Aceh (PA) tidak hadir. Sebagai pembicara pada acara Talkshow Partai bicara “Songsong Pesta Demokrasi Tanpa Intimidasi”.

Puluhan massa AMPD dari luar kantin, terus mendesak Panwalu yang saat itu hadir dilokasi acara untuk membubarkan acara diskusi tersebut, namun setelah ada bubar Panwas belum juga mengambil sikap, disamping Satuan polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang bertugas eksekusi tidak kunjung datang.

Dari awal acara kedua kubu saling ngotot dan adu argument tentang siapa yang salah, Massa KAMMI bahkan sempat meminta untuk memperpendek limit waktu. Namun hal itu malah membuat AMPD semakin gerah.

Setelah diskusi selesai, kedua kubu makin memanas, dan saling mempertahankan idenya masing-masing, kedua massa langsung terlihat saling baku hantam dan saling dorong, namun tidak berlangsung lama, karena berhasil dilerai personil kepolisian dari Mapoltabes Banda Aceh dan Polsek Syiah Kuala yang hadir sebelum acara berlangsung.

"AMPD sebelumnya telah melayangkan protes dan melaporkan kegiatan yang diadakan KAMMI di kawasan kampus ke Panwaslu, karena melanggar UU dan surat edaran rektor tentang larangan menggunakan fasilitas pendidikan,” kata Helmi Ketua AMPD.

AMPD menilai kegiatan tersebut telah melanggar Undang-undang (UU) dan surat edaran Rektor tentang larangan menyelenggarakan dan menggunakan fasilitas pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan bernuansa kampanye.

Ia menyatakan, tidak menentang acara partai Bicara yang diadakan KAMMI. Namun dengan menggunakan fasilitas pendidikan dan metode selebaran tentang kegiatan yang akan diadakan dimana memuat gambar dan logo partai yang hadir serta ditempel di areal kampus Unsyiah dan IAIN, hal itu yang menjadi persoalan.

Helmi menjelaskan, AMPD sebelumnya telah membersihkan selebaran yang ditempel KAMMI di kampus dan telah menyerahkannya ke Panwaslu untuk segera ditindak lanjuti. Namun acara tersebut tetap berlangsung dan mendapat persetujuan dari pihak rektorat.

Kepada wartawan, Helmi menyatakan kekecewaannya kepada Pumbantu Rektor (Purek Tiga) karena membuka acara tersebut, dan mengangkangi surat edaran yang ditandatangani Rektor Unsyiah. Dalam kesempatan itu, ia meminta Panwas untuk turan tangan langsung megambil sikap tegas menegakkan aturan dengan membubarkan acara Talkshow. Jika tidak ia menyatakan massa AMPD akan membubarkannya sendiri.
S
ementara itu, Ketua KAMMI NAD, Basri Efendi menyatakan, kegiatan yang mereka lakukan tidak bersifat kampanye, melainkan acara Talkshow berbentuk diskusi untuk menyatukan persepsi Partai guna menolak intimidasi.

”KAMMI tidak menerima larangan untuk menngadakan kegiatan ini dari Panwaslu, jika melanggar aturan Pengawas akan jauh hari menyurati dan memberitahukan sebelum acara diadakan,” jelas Basri.

Basri bilang, jika acara diskusi yang diadakan KAMMI mengandung unsur kampanye, tentunya pihak rektorat tidak akan memberikan ijin untuk menggunakan fasilitas kampus, malah pembantu rektor Tiga Rusli Yusuf yang membuka sendiri mewakili Rektor acara diskusi tersebut.

Saat dimintai komentar, Purek tiga Rusli, menapik tudingan AMPD yang menyatakan kegiatan diskusi yang didakan KAMMI mengandung unsur kampanye. Selain tidak ada atribut partai, ia menyatakan materi yang disampaikan pembicara juga dibatasi, mereka sebelumnya telah diminta untuk tidak mempromosikan partai maupun dirinya sebagai caleg.

”Diskusi ini, bukan kampanye, melainkan pencerahan bagi partai politik untuk memberikan pendidikan politik sehat kepada mahasiswa, disamping untuk mengetahui komitmen Partai dalam menolak intimidasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Anggota Panwas Banda Aceh Ida Nurjani dan Irham, kepada wartawan mengatakan, acara diskusi yang didakan KAMMI melanggar Undang-undang (UU) nomor 84 ayat I huruf H, tentang larangan menggunakan sarana pendidikan untuk berkampanye.

”Yang hadir menjadi pembicara adalah para calon anggota legislatif, itu sebagai bentuk kampanye terselubung, walaupun secara tidak langsung memaparkan visi, misi partai serta dirinya sendiri agar dipilih pada Pemilu 2009,” kata Ida.

Menurut Ida, akan berbeda bila Panawas dan KIP ikut dilibatkan dalam mengisi acara diskusi tersebut, karena yang datang adalah para caleg dan diadakan di kampus maka dapat dikatakan melanggar aturan.

Selain itu, sambung Ida, setelah dicek ke Polisi acara yang diadakan KAMMI juga tidak mengantongi ijin. Panwaslu provinsi juga tidak merekomendasikan acara tersebut, dan menyatakan jelas melanggar. Namun Ida menyatakan, eksekusi pembubaran tidak menjadi kewenangan Panwas melainkan satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP), Panwas hanya menerima laporan.

Sementra itu, dalam acara tersebut pada meja panitia terlihat satu buah buku tentang Farhan Hamid berjudul Aceh lebih baik, ide, kerja dan harapan yang ditulis oleh Saripudin H A. yang dibelakangnya terdapat iklan dirinya untuk anggota DPD lengkap dengan nomor urut tiga.

Ketika dimintai konfirmasi, Farhan menyatakan itu bukan kampanye hanya bentuk akuntabilitas (pertanggung jawaban) kepada publik tentang apa saja yang telah ia dedikasikan kepada Aceh. Semua anggota dewan berhak mengerluarkan buku seperti itu.

Ia menjelaskan, iklan gambar dirinya sebagai anggota DPD tidak melanggar aturan, bahkan jika mau diusut surat kabar yang memuat iklan caleg dan partai juga banyak beredar di kampus. Buku itu jelasnya diberikan kepada panitia sebagai bentuk pencerahan. (slm)

Read More......