* Komplotan Bersenjata Incar Pengusaha
Serambi Indonesia
PEUREULAK - Komplotan kriminal bersenjata api kembali ’bermain‘ di Aceh Timur, khususnya di kawasan Peureulak yang selama ini diibaratkan sebagai “Texas”-nya Aceh. Para bandit tersebut biasanya beristirahat selama dua-tiga hari kemudian beroperasi lagi. Sasaran mereka adalah kalangan pengusaha.
Menurut catatan Serambi, aksi kriminal tersebut terus terjadi dan setiap saat mengancam warga, terutama kalangan yang berduit. Kasus terbaru terjadi Jumat (28/2) sekira pukul 22.00 WIB. Komplotan perampok yang diperkirakan berjumlah empat orang berhasil menguras duit sebanyak Rp 33 juta dari seorang tauke sawit bernama Boy Alfandi (23), warga Alue Udep, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Tmur.
Menurut informasi yang diterima Serambi, aksi perampokan yang menimpa Boy Alfandi berawal ketika korban dalam perjalanan pulang dari kawasan Alu Nireh yang disebut-sebut mengambil uang hasil penjualan sawit. Korban mengendarai sepeda motor RX King.
Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer dari Alue Nireh menuju Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, kasus itu pun terjadi.
Ketika Boy melintasi ruas jalan yang sepi dan perkebunan kelapa sawit di kawasan Seumali, korban dicegat oleh empat orang laki-
laki. Namun, sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah pelaku memakai senjata api atau tidak. sedangkan korban, hingga kemarin belum bisa berbicara dan masih dirawat di salah satu rumah sakit di Langsa.
Sakit yang diderita korban dipastikan akibat terkena pukulan kayu dan batu oleh pelaku. Bahkan sekujur tubuh korban terlihat memar. Korban dilaporkan kritis dan sesak napas berat.
Dalam kejadian itu, pelaku menguras uang korban Rp 33 juta sedangkan sepeda motor korban masih berada di lokasi.
Korban pertama sekali ditemukan oleh seorang warga bernama Adnan dalam kondisi tertatih-tatih di lokasi kejadian. Korban dibawa ke salah satu rumah warga untuk selanjutnya dievakuasi ke puskesmas setempat. Guna mendapatkan perawatan intensif, korban dirujuk ke salah satu rumah sakit di Langsa.
Kasus perampokan dan penculikan yang semakin parah itu telah memperburuk citra Aceh Timur. Bahkan, para pelaku terkesan seperti menantang polisi.
Kapolres Aceh Timur, AKBP Drs Ridwan Usman melalui Kapolsk Ranto Peureulak, Iptu A Yani yang ditanyai Serambi melalui telepon, Sabtu (28/2) sore membenarkan kejadin pencurian dengan kekerasan yang menimpa Boy Alfandi. “Kita sedang melakukan penyelidikan dan pengejaran. Namun, kita tidak tahu apakah pelaku memakai senjataapi atau tidak. Korban belum bisa kita mintai keterangan,” demikian Yani.(is)
01 Maret 2009
Peureulak Mencekam Lagi
Uni Eropa Siap Pantau Pemilu
* Tinjau Kesiapan KIP Gelar Pemilu 2009
Rakyat Aceh (28-02-2009)
BANDA ACEH-Uni Eropa (UE) menyatakan kesiapannya menjadi tim monitoring dari luar negeri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 di Aceh, hal itu tentunya bila disetujui Pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dikatakan Ketua Komite Delegasi UE untuk Asean, Hartmut Nasseuer Sabtu (28/2), saat mengadakan pertemuan dengan Pemerintahan Aceh yang diwakili oleh Sekda NAD Husni Bahri TOB di Meuligo.
Dalam pertemuan itu, 18 orang Delegasi UE dari 13 negara menekankan, pihaknya punya alasan membantu monitoring dalam pelaksaan Pemilu Di Aceh, yaitu ikut serta dalam mendukung perdamaian dunia, juga perdamaian yang sedang berjalan di Aceh, alasan lainnya Pemilu di Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia dengan keikutsertaan enam partai politik lokal (parlok).
Hartmut Nasseuer juga mempertanyakan tentang wewenang penjaga keamanan di Aceh, dimana pihak Militer juga ikut terlibat, seharusnya keamanan dalam negeri menjadi kewenangan Polisi. Militer hanya diperlukan bila kehadirannya diperlukan dan adanya permintaan dari Polisi.
Menanggapi permintaan UE, Dalam kesempatan tersebut Husni menyatakan, Pemerintah Aceh tidak dapat melakukan intervensi kepada Pemerintah pusat untuk membolehkan Tim dari Uni Eropa agar dilibatkan sebagai pemantau asing di Aceh, secara prosedural telah ditempuh dengan mengirim surat, saat ini masih menunggu respon boleh tidaknya.
Ia menyatakan, alasan Pemerintah Aceh meminta tim monitoring karena Pemilu 2009 di Aceh dan diadakan untuk tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah DPDR II, yang juga diikuti ribuan pemilih, disamping keikut sertaan partai lokal.
Husni menuturkan, urusan keamanan di Aceh sudah jelas ada ditangan Polri, sedangkan militer kehadirannya diperlukan bila ada permintaan dari Polri. Sedangkan untuk menjaga ketertiban masyarakat di Aceh telah ada Linmas yang terdiri dari unsur masyarakat.
Sementara itu, setelah mendakan pertemuan dengan Pemerintah Aceh Delegasi UE juga mengadakan pertemuan dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) NAD, guna melihat kesiapan lembaga tersebut dalam menjalankan seluruh tahapan pelaksaan Pemilu.
Hartmut menjelaskan, alasan kunjungan ke KIP hanya sekedar ingin mengetahui persoalan yang dihadapi serta jalan keluar yang diambil KIP bila mendapatkan kendala dalam pelaksaan dilapangan. Karena pelaksaan pemilu 2009 di Indonesia umumnya dan Aceh Khususnya sangat penting sebagai tolak ukur dalam keberhasilan dan keberlanjutan proses damai untuk masa mendatang.
Giovanna Corda, salah satu anggota Delegasi UE dari Belgia yang juga menjabat sebagai wakil ketua Delegasi UE mempertanyakan tentang apakah KIP bisa mengundang dan mendatangkan pemantau Asing di Aceh.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua KIP Aceh Abdussalam Poroh didampingi wakil ketua Ilham Syahputra dan anggota KIP lainnya menjelaskan, KIP adalah lembaga Independen sebagai pelaksana pemilu, yang masih mempunyai garis hirarki dengan KPU Pusat.
KIP tidak punya kewenangan mengundang pemantau asing. Karena hal ada pada Pemerintah pusat.
KIP jelas Abdussalam, kini sudah sangat siap untuk melaksanakan Pemilu 2009 di Aceh, telah melakukan berbagai tahapan terkait pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, juga masih melakukan beberapa tahapan lainnya yang masih berjalan.
Menjawab pemantau asing Ilham mengatakan, bila pemantau asing kehadirannya disetujui Pemerintah Pusat maka KIP siapa menjalin kerjasama menfasilitasi pada level apapun terkait dengan tugas monitoring. (slm/imj)
UE Siap Pantau Pemilu di Aceh
Aceh Independen | Banda Aceh (28-02-2009)
Uni Eropa menyatakan kesediaannya menjadi pemantau Pemilu di Provinsi Aceh. Namun demikian, mereka tidak menawarkan diri secara khusus dan tetap menunggu undangan resmi pemerintah pusat.
“Uni Eropa menyatakan kesiapannya, namun mereka tetap menunggu undangan dari pemerintah pusat,” ungkap Sekdaprov NAD Husni Bahri TOB kepada wartawan usai menerima kunjungan delegasi parlemen Uni Eropa , Sabtu (28/2).
Namun begitu, Husni mengatakan, persoalan perlu tidaknya pemantau asing pada pemilu mendatang masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
Memang, kata dia, pemerintah Aceh telah meminta kehadiran pemantau asing secara resmi kepada pemerintah pusat. Apalagi pemilu legislatif yang digelar 9 April mendatang melibatkan banyak partai politik, baik nasional maupun lokal.
Selain itu, kata dia, pelaksanaan pemilu juga berpengaruh pada proses perdamaian di Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap agar semua partai politik peserta pemilu menaati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
"Harapan kita pemilu bisa berjalan mulus, sehingga perdamaian Aceh bisa langgeng karena masyarakat tidak ingin pemilu di daerah ini menimbulkan konflik baru lagi," ujar Husni.
Delegasi Parlemen Uni Eropa yang berkunjung ke Aceh diwakili delapan anggota, di antaranya dari Jerman, Belgia, Lituania, Rumania dan Hongaria. Mereka berkunjung ke Aceh untuk melihat persiapan pelaksanaan pemilu.
Selama berkunjung ke Aceh mereka dijadwalkan bertemu dengan Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, DPR Aceh dan partai politik lokal.
Butuh pemantau
Sementara sejumlah partai politik lokal (parlok) peserta Pemilu legislatif di Aceh menginginkan kehadiran pemantau asing pada pesta demokrasi April mendatang.
“Pemantau asing harus ada pada Pemilu di Aceh dan harus benar-benar serius memantau karena banyak terjadi teror terhadap partai maupun aktivis partai,” tegas Ketua Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Taufik Abda.
Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan partai lokal dengan delegasi Parlemen Eropa yang dipimpin Hartmut Nassauer asal Jerman bersama tujuh anggota parlemen dari negara Uni Eropa di Banda Aceh, Sabtu (28/2).
Kehadiran pemantau asing mengawasi jalannya Pemilu di Aceh harus berdasarkan undangan dari Pemerintah Indonesia, namun sampai saat ini belum ada sinyal dari pusat untuk mengundang mereka.
Sebelumnya, Uni Eropa melalui delegasi parlemennya telah menyatakan siap untuk memantau jalannya pesta demokrasi di Aceh. Tapi mereka tidak bisa masuk jika tidak diundang.
"Mereka tidak bisa hadir jika tidak diundang. Saya pikir itu hanya bahasa diplomasi saja. Tapi jika melihat dorongan masyarakat Aceh dan partai khususnya partai lokal, saya rasa mereka juga akan tetap memantau Pemilu," tambah Taufik.
Hal senada disampaikan Partai Aceh (PA). Alasan situasi Aceh yang semakin menghangat menjelang Pemilu, maka partai yang dipimpin Muzakkir Manaf sangat mengharapkan hadirnya pemantau asing.
"Dalam pertemuan ini mereka mencari tahu langkah apa yang diambil agar situasi perdamaian Aceh tetap terjaga. Satu langkah yang penting yaitu hadirnya pemantau asing," kata Adnan Beuransyah, Juru Bicara PA.
Meskipun kewenangan menindak pelanggar peraturan pemilu adalah tugas Panwaslu, namun menurut Adnan, secara politik kehadiran pemantau asing dapat meredam hal tersebut.
Partai Rakyat Aceh (PRA) juga menyatakan perlunya pemantau asing. "Pada prinsipnya kita setuju karena menjamin pelaksanaan pemilu berjalan aman, jujur dan adil serta kelangsungan perdamaian Aceh," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PRA Rahmad Djailani. [bahriar]
